Omnibus Law, yang direalisasikan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menghadirkan perubahan signifikan terhadap perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi dengan merevisi berbagai ketentuan yang sebelumnya dianggap memberatkan dunia usaha. Namun, perubahan tersebut juga menuai kritik terkait perlindungan hak pekerja, terutama dalam hal pesangon, ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, dan waktu kerja. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki beberapa aspek melalui peraturan pelaksana dan pengawasan ketenagakerjaan, kekhawatiran tentang potensi pelemahan hak pekerja masih menjadi isu penting yang perlu terus diawasi dan direspons dengan kebijakan yang lebih seimbang.